SISTEM POLITIK INDONESIA: MASA PENJAJAHAN BELANDA DAN JEPANG

Sistem Politik Indonesia

Masa Penjajahan Belanda dan Jepang

Tahun 1580 Spanyol bersatu dengan portugis. Akibatnya Lisabon (Portugis) ditutup untuk pedagang Belanda oleh Spanyol karena Belanda-Spanyol terlibat perang 80 tahun. Akibatnya Belanda mencari tempat berdagang baru di Hindia Timur. Belanda datang ke Indonesa dibawah pimpinan Cornelius de Houthman 1596 di Banten.

     A.    Kedatangan VOC di Indonesia

Suasana politik di Indonesia sebelum kedatangan VOC masih menerapkan   konsep monarki (kerajaan). Tujuan utama VOC adalah mempertahankan (monopolinya) terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk dikepulauan penghasil rempah-rempah, dan terhadap orang-orang Non Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin Mataram dan Banten.

Pada era penjajahan VOC, sistem hukum yang digunakan bertujuan untuk :

1.      Keperluan ekspolitasi ekonomi untuk membantu krisis ekonomi di negara Belanda.

2.      Pendisiplinan rakyat asli di Indonesia dengan sistem yang otoriter.

3.      Perlindungan untuk orang-orang VOC, serta keluarga, dan para imigran Eropa.

Tata politik dan pemerintahan pada zaman itu telah mengesampingkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan yang pedih terhadap bangsa pribumi di masa itu.

Politik Devide at Impera atau politik adu domba yang dianut oleh Belanda berusaha untuk memecah persatuan kerajaan di Indonesia. Politik ini menggunakan kombinasi strategi politik, militer dan ekonomi yang bertujuan mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih mudah ditaklukan. Contohnya dengan ikut campur tangan dalam konflik antara raja-raja di Jawa misalnya konflik antara susuhan Pakubowono III dengan pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengku Buwono I), maka Belanda (VOC) mendapatkan ijin untuk membangun benteng Vredeburg di Yogyakarta (1755)

    B.     Politik di Indonesia pada masa Belanda

Setelah VOC bangkrut pada tanggal 31 Desember 1799 pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan di Indonesia tahun 1814 melalui Converention Of London, sebagai tanda Indonesia resmi dijajah Belanda. Pada masa Van Den Bosch diterapkan sistem tanam paksa (Cultuur Stelsel) 1830-1870 yang menguntungkan hampir 528 juta gulden untuk Belanda, tetapi kesengsaraan bagi Indonesia.

Di dalam menentukan kebijakan politik di daerah jajahan, ada dua golongan politik yang berpengaruh di kalangan elite Belanda. Golongan pertama adalah golongan konservatif dan yang kedua adalah golongan liberal. Golongan liberal melalui juru bicaranya Dirk Van Hogendrop mengajukan gagasan baru bagi kebijaksanaan kolonial di Indonesia yang ditujukan kepada kebebasan dan kesejahteraan penduduk. Kebijakan tersebut dipengaruhi oleh revolusi Perancis.

Karena semakin meluasnya Liberalisme pelaksanaan Tanam Paksa banyak mendapat tentangan. Puncaknya parlemen Belanda diisi oleh golongan humanis-liberalis sehingga mempengaruhi kebijakan Belanda di Indonesia. Maka munculah kebijakan Politik Etis.Belanda menerapkan politik etis yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi orang-orang pribumi dan sedikit perubahan politik.

Politik etis adalah politik balas budi,  suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan. Yang jika diimplementasikan dalam kebijakan Belanda dimana Belanda wajib membayar Hutang kehormatan kepada Indonesia bila di nominalkan mencapai 187 juta gulden. Politik etis berakar dari masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi.

Latar belakang munculnya politik etis:

PElaksanaan Sistem Tanam paksA (PESTA)

EKSploitasi KEpada Rakyat (EKS-KERA)

AKibat kRtIk GOLongan INtelektual (AKRI-GOL-IN), yang di pelopori oleh Pieter Brooshooft (wartawan Koran De Locomotief) dan C.Th. van Deventer (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribum yang terbelakang.

Tokoh politik etis

Van Deventer, van kol (politik drainage), van hoevel (memperjuangan Indonesia di Parlemen Belanda).

Pelaksanaan trias Van Deventer

1.      Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian.

2.      Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.

3.      Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Hasil politik etis

Gagal, karena pendidikan salah sasaran, kesejahteraan rakyat pribumi tetap rendah, pegawai pribumi hanya alat Belanda.

Pada masa ini Belanda juga menerapkan politik apertheid atau politik diskriminasi warna kulit, terlihat dalam pemilihan opsir dimana opsir menengah, opsir tinggi semuanya terdiri dari orang-orang kulit putih. Orang-orang pribumi hanya prajurit bawahan. Politik ini dilakukan dan ditanamkan dalam rangka memperlemah dan merendahkan harkat martabat pribumi.

    C.     Politik di Indonesia pada masa Jepang

Jepang dalam kedatangannya ke Indonesia membuat propaganda dalam bentuk gerakan 3A ( Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia). Kegagalan Jepang dalam gerakan 3A membuat Jepang menciptakan organisasi yang dipimpin oleh para pemimpin Indonesia untuk bisa meraih dukungan rakyat yaitu organisasi pusat tenaga rakyat (PUTERA), organisasi ini justru menjadi sarana pendidikan politik bagi rakyat. Jepang tidak hanya membuat organisasi PUTERA saja tetapi juga Jawa Hokokai ( Gerakan Kebangkitan Rakyat Jawa ) dan PETA ( Pembela Tanah Air ).

Jepang juga membubarkan partai politik di Indonesia tetapi sebuah Partai Islam yaitu Majelis Islam A’la Indonesia tidak dibubarkan karena Jepang menganggap partai ini paling anti terhadap kekuasaan orang orang barat.

Berikut beberapa organisasi yang di bentuk oleh Jepang, antara lain :

1.      Gerakan 3A

Pada masa pendudukan Jepang, semua partai politik dibubarkan, kemudian

dibentuk organisasi atau perkumpulan baru. Organisasi yang mula-mula dibentuk pada tahun 1942 adalah Gerakan Tiga A, dengan semboyan:
Gerakan tersebut dipimpin oleh Mr. Samsuddin dan Shimizu. Tujuannya untuk menanamkan semangat membela Jepang. Tetapi, pada tahun 1943 gerakan itu dibubarkan karena tidak berhasil.

2.      Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpinnya terkenal dengan sebutan Empat Serangkai, yaitu : Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur. Tujuannya adalah untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan. Karena Jepang semakin timbul kekhawatiran, maka pada tahun 1944 Putera dibubarkan.

3.      Jawa Hokokai ( Gerakan Kebangkitan Rakyat Jawa )

Tujuannya untuk menggerakkan seluruh rakyat agar memberikan kebaktiannya kepada kekuasaan Jepang. Rakyat diminta untuk membantu dalam melawan Sekutu.

4.      PETA

Pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air atau disingkat PETA. PETA ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang. PETA inilah yang kemudian akan menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan. Tujuannya agar dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk PETA. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco.

5.      Majelis Islam A’la Indonesia ( MIAI )

Sementara partai-partai politik dibubarkan, Jepang masih memberikan izin untuk berkembangnya sebuah partai Islam, yaitu Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Karena organisasi ini bukan merupakan partai politik. Pimpinan MIAI diserahkan kepada Wondoamisena dan K.H. Mas Mansur. Bahkan negara Nippon ini memberikan bantuan, sebab kelompok Islam dinilai paling anti terhadap kekuasaan orang-orang barat. Akan tetapi, pada perkembangannya organisasi ini selalu dicurigai. Akhir tahun 1943 MIAI dibubarkan. Sebagai gantinya dibentuk Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

6. Barisan Pelopor

Tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam perang Pasifik. Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan Amerika Serikat. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuk Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai.

Barisan Pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekrno dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.

Melalui berbagai pidato dari para pemimpin nasionalis, Barisan Pelopor berhasil mengobarkan semangat nasional dan rasa persaudaraan di kalangan rakyat. Mereka juga berlatih kesiapsiagaan militer dengan kayu dan bambu runcing.

Kebijakan pendudukan Jepang dengan beberapa organisasi yang dibentuknya, sedikit banyak telah memberikan keuntungan bangsa Indonesia. Organisasi seperti Putera, Jawa Hokokai, Barisan Pelopor, telah dimanfaatkan Bangsa Indonesia untuk membina kader-kader pejuang yang tangguh. Bahkan, secara diam-diam telah digunakan untuk mengobarkan semangat nasionalisme demi perjuangan nasional.

Get paid to share your links!

Daftar Pustaka

Ernawati Intan Rus, Sejarah kelas XI Program Bahasa, 2009, Klaten:Cempaka Putih.

Politik pada masa kolonial Belanda dan pemerintahannya di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Mataram,2010,Setevri Supriyeli.

http://ngunandiko-ngunandikoberwacana.blogspot.co.id/2012/12/divide-et-impera.html?m=1 diakses 15 Maret 2017 pukul 13.02

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/05/sistem-hukum-indonesia.html?m=0 diakses 15 Maret 2017 pukul 13.02

Sukarna, Sistem politik Indonesia volume 2, 1990, Bandung:Mandar Maju

http://socialonesmansaboy.blogspot.co.id/2016/01/tugas-kelompok-1-kebijakan-jepang-pada.html diakses 15 Maret 2017 pukul 14.10

Politik: POLITIK ETIS MASA PENJAJAHAN BELANDA DI INDONESIA  http://politik-1988.blogspot.co.id/2011/11/politik-etis-masa-penjajahan-belanda-di.html?m=1 diakses tanggal 20 Maret 2017 pukul 11.40

Politik Etis - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas https://id.m.wikipedia.org/wiki/Politik_Etis diakses tanggal 20 Maret 2017 pukul 12.20

Sejarah Indonesia Modern 1200–2008 - Merle Calvin Ricklefs - Google Bukuhttps://books.google.co.id/books?id=ukEdtbm6kC&pg=PA327&dq=politik+masa+penjajahan+belanda+di+indonesia&hl=idsa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=politik%20masa%20penjajahan%20belanda20di%20indonesia&f=false